Rabu , 26 September 2018
Beranda » Haji & Umrah » Cegah Penyimpangan, Kemenag Diminta Ikut Mengawasi Layanan yang Disediakan Muassasah

Cegah Penyimpangan, Kemenag Diminta Ikut Mengawasi Layanan yang Disediakan Muassasah

Cegah Penyimpangan, Kemenag Diminta Ikut Mengawasi Layanan yang Disediakan Muassasah
H. Holil Aksan Umarzen, Direktur Utama Noor Abika Tours & Travel

Jakarta, Harian Jawa Barat – Direktur Utama Noor Abika Tours & Travel, H. Holil Aksan Umarzen berharap, tahun ini peran pemerintah dalam mengawasi layanan yang disediakan muassasah kepada jemaah haji khusus Indonesia, bisa lebih besar dari tahun lalu.

“Untuk itu, kita perlu dukungan pemerintah untuk mendampingi hak-hak jemaah. Jika jemaah mendapatkan layanan yang tidak sesuai dengan yang dibayarkan oleh PIHK, maka pemerintah bisa melakukan permintaan pertanggungjawaban secara resmi kepada muassasah yang ada di sana. Bukan mengawasi dan menyalahkan PIHK. Selama ini yang kita rasakan begitu. Padahal kan belum tentu, sepenuhnya itu kesalahan PIHK. Bisa jadi karena kesalahan muassasah juga. Nah, kita ingin rubah itu. Karena nanti kan setiap isi kontrak dan pembayarannya yang dibayarkan kepada muassasah ditembuskan juga ke pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama,” pungkas Holil ketika ditemui Bisnis Syariah di salah satu hotel terkemuka di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Rabu malam, (06/06/2018).

Memang, sambung Holil, selama ini isi kontrak perjanjian antara PIHK dengan muassasah tidak didampingi oleh pemerintah. “Dalam hal ini Konjen RI. Kita ingin kontrak yang di dalamnya itu antara lain berisi fasilitas-fasilitas apa saja yang diperoleh jemaah, bisa didampingi pemerintah, seperti pendampingan kontrak terhadap jemaah haji reguler. Tahun ini kita ingin seperti itu. Sehingga, ketika nanti ada masalah, Kementerian Agama tidak menyalahkan PIHKnya saja. Tapi bisa meminta tanggung jawab kepada muassasah secara resmi,” tandas pria yang memiliki kantor pusat di Bandung, Jawa Barat ini kembali. (maman suryaman)