Kamis , 22 Agustus 2019
Beranda » DPRD » Jelang Pilkada 2018, Golkar Banjar Terancam Terpecah Belah

Jelang Pilkada 2018, Golkar Banjar Terancam Terpecah Belah

Jelang Pilkada 2018, Golkar Banjar Terancam Terpecah BelahBanjar, Harian Jawa Barat – Jelang pemilihan kepala daerah kota Banjar, Jawa Barat pada 2018 mendatang, suhu politik di wilayah tersebut semakin panas. Ditambah dengan terjadinya gejolak ketidakpuasan yang terjadi di tubuh partai Golkar kota Banjar yang terjadi baru-baru ini, semakin membuat tensi itu semakin tinggi.

Kisruh partai Golkar mulai memanas, saat munculnya surat keputusan DPD Partai Golkar Kota Banjar nomor 20/DPD/GOLKAR/IX/2017 tertanggal 4 September 2017 yang mengusulkan pemberhentian Soedrajat Argadireja dari anggota DPRD partai Golkar melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW).

Keputusan itu dinilai Soedrajat Argadireja sangat tidak adil. “Mekanisme pengusulan pemberhentian saya yang berpijak pada PO nomor 07/2010 dan 13/2011 tentang disiplin dan saksi organisasi serta pembelaan diri pengurus dan / atau anggota Partai Golkar, tidak ditempuh secara proporsional dan profesional oleh pengurus DPD Partai Golkar Kota Banjar itu sendiri. Ini yang kami sesalkan,” ujar Soedrajat kepada wartawan di kota Banjar, Jawa Barat, Kamis siang, (05/10/2017).

Soedrajat pun menganggap tidak ada kolerasinya secara langsung antara pelanggaran yang dimaksud PO no 07/2010 dan 13/2011 dengan substansi permasalahan dari pernyataannya di media sosial dan media cetak yang isinya ditafsirkan oleh pimpinan Golkar Banjar seolah-olah melanggar dan merendahkan marwar partai.

“Tindakan saya itu justru sebagai implementasi dari fungsi pengawasan sebagai anggota dewan yang dilindungi konstitusi dalam menyikapi setiap persoalan yang terjadi di tengah-tengah rakyat, serta mangakomodir aspirasi yang  berkembang di masyarakat,” ujarnya lagi.

Ia pun mengaku terheran-heran dengan sikap pimpinan partai tersebut, padahal selama ini dirinya tidak ada masalah dengan pengurus Golkar Banjar. “Adapun kritikan yang kerap dilontarkan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kota Banjar yang juga kebetulan menjabat sebagai Walikota Banjar, justru bagian dari sikap dan tanggungjawab saya sebagai kader Golkar untuk menyelamatkan, serta menjunjung marwah partai dari kepentingan pribadi yang selalu mengatasnamakan kepentingan partai,” bebernya.

Sesuai ikrar panca bakti, sambung Soedrajat, terutama nomor 5. “Yang berbunyi kami warga Partai Golongan Karya setia pada UUD 1945, mengutamakan kerja keras, jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan,” imbuhnya. Untuk itu, Soedrajat kembali menambahkan, secara pribadi sudah melayangkan surat tanggapan pembelaan diri ke DPD Partai Golkar Provinsi Jabar, dengan tembusan DPP Partai Golkar dan DPD Kota Banjar tertanggal 14 September lalu. “Oleh sebab itu, sesuai dengan mekanisme yang tertuang dalam PO nomor 13/DPP/GOLKAR/X/2011, saya siap dan bersedia untuk diklarifikasi,” tegasnya lagi. (dedi irfan surbakah/dian suryanto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *